Negara Papua Nugini

pendent State of Papua New Guinea Independen Stet bilong Papua Niugini
Bendera Lambang
Motto: Unity in Diversity (Inggris: "Persatuan dalam Keragaman")
Lagu kebangsaan: O Arise, All You Sons
Ibu kota (dan kota terbesar)		Port Moresby
Bahasa resmi		Inggris, Tok Pisin, Hiri Motu
Pemerintahan		Monarki konstitusional
-	Ratu	Elizabeth II
-	Gubernur-Jenderal	Sir Paulias Matane
-	Perdana Menteri	Sir Michael Somare
Kemerdekaan		Dari Australia
-	Pemerintahan sendiri	1 Desember 1973
-	Kemerdekaan	16 September 1975
Luas
-	Total	462,840 km2 (54)
-	Air (%)	2%
Penduduk
-	Perkiraan 2009	6.732.000 [1] (100)
-	Sensus 2000	5.190.783
-	Kepadatan	14,5/km2 (201)
PDB (KKB)		Perkiraan 2008
-	Total	US$ 13,064 miliar[2] (125)
-	Per kapita	US$ 2.108[2] (136)
PDB (nominal)		Perkiraan 2008
-	Total	US$ 8,092 miliar[2]
-	Per kapita	US$ 1.306[2]
Gini (1996)		50,9 (high)
IPM (2008)		▼ 0,516 (medium) (149)
Mata uang		Kina (PGK)
Zona waktu		(UTC+10)
-	Musim panas (DST)	(UTC+10)
Lajur kemudi		kiri
Ranah Internet		.pg
Kode telepon		+675

Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan.^[3] Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.^[4]
Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini,^[5] dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "Tanah ulayat" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan);^[6] tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.
Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dari US$ 1,25 per hari.^[7]

Sejarah

Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 SM, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk Pulau Papua, yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal, Portugal.^[8] Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal; ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya, talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi.

Pemikul tandu Papua membawa Tentara Darat AS yang terluka dari garis depan Buna, berhenti sejenak untuk beristirahat bersama para prajurit di bawah naungan kebun kelapa, menuju rumah sakit di bagian belakang.

Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudagar dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut Cendrawasih,^[9] dan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16 (tahun 1526 dan 1527 oleh Jorge de Menezes). Nama negara ini yang memberi kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaan. Kata papua diturunkan dari pepuah kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan "New Guinea" (Nueva Guinea) adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Yñigo Ortiz de Retez, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika.
Paro utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.
Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini.^[10] Dua teritori dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu^[11] terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.
Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).
Sebuah pemberontakan separatis pada 1975-1976 di Pulau Bougainville mengakibatkan perubahan rancangan Konstitusi Papua Nugini hanya dalam 11 jam untuk memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain pra-kemerdekaan Papua Nugini mendapatkan status semifederal sebagai provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun 1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan, Bougainville Otonom memilih Joseph Kabui sebagai presiden, tetapi ia digantikan oleh wakilnya, John Tabinaman. Tabinaman tetap pemimpin sampai pemilihan umum berikutnya pada bulan Desember 2008, dengan James Tanis muncul sebagai pemenang. Kerusuhan anti-Cina, yang melibatkan puluhan ribu orang,^[12] pecah pada Mei 2009.^[13]

Politik

Papua Nugini adalah anggota Negara-Negara Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi - sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan.^[14] Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Paulias Matane. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer.
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare. Parlemen nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.

Hukum

Parlemen berkamar tunggal menjalankan legislasi menurut cara yang sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki "kabinet," "pemerintah yang bertanggung jawab," atau "demokrasi parlementer": sistem ini diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui Gubernur Jenderal. Sebagian peraturan legislasi sebenarnya diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh Parlemen.
Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka dan pada sebuah rujukan di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang judikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini.
Hukum Umum Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh Konstitusi dan, kemudian, undang-undang di bawahnya, untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan seringkali diabaikan. Statuta-statuta secara luas diterima dari jurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum.

Pembagian administratif

Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan kegiatan lainnya.
Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.
Provinsi^[15] adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:

1. Daerah Otonom Bougainville
2. Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional)
3. Provinsi Barat (Fly)
4. Provinsi Britania Baru Barat
5. Provinsi Britania Baru Timur
6. Provinsi Chimbu (Simbu)
7. Provinsi Dataran Tinggi Barat
8. Provinsi Dataran Tinggi Selatan
9. Provinsi Dataran Tinggi Timur
10. Provinsi Enga
11. Provinsi Irlandia Baru
12. Provinsi Madang
13. Provinsi Manus
14. Provinsi Morobe
15. Provinsi Oro (Utara)
16. Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
17. Provinsi Sepik Timur
18. Provinsi Teluk
19. Provinsi Teluk Milne
20. Provinsi Tengah

Geografi

Peta Papua Nugini

Seluas 462,840 km² (178.704 mil²), Papua Nugini adalah negara terluas ke-54 di dunia.
Papua Nugini sebagian besar bergunung-gunung (puncak tertingginya adalah Gunung Wilhelm setinggi 4.509 meter; 14.793 [[kaki]) dan sebagian besarnya ditutupi hutan hujan tropis, seperti halnya juga wilayah lahan basah yang sangat luas di sekitaran sungai Sepik dan Fly. Papua Nugini dikelilingi oleh terumbu karang yang turut memeliharanya.
Negara ini terletak di Cincin Api Pasifik, pada titik tumbukan beberapa lempeng tektonik. Terdapat sejumlah gunung berapi yang aktif, dan ledakan gunung itu sangatlah sering. Gempa bumi cukup lazim terjadi, kadang-kadang disertai tsunami.
Daratan utama negara ini adalah paro timur Pulau Papua, di mana kota-kota terbesar ada di sana, termasuk di antaranya ibukota Port Moresby dan Lae; pulau-pulau utama lainnya adalah Irlandia Baru, Britania Baru, Manus, dan Bougainville.
Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan khatulistiwa yang mengalami hujan salju, yang hadir di titik-titik tertinggi di daratan utamanya.

Ekologi

Papua Nugini adalah bagian dari Zona Ekologi Australasia, yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dand Vanuatu.
Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari Lempeng Indo-Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia-Papua (juga disebut Sahul atau Meganesia). Pulau Papua terhubung dengan ruas Australia oleh sebuah paparan benua yang dangkal melintasi Selat Torres, yang pada zaman lampau merupakan sebuah land bridge — khususnya pada Zaman es ketika permukaan laut lebih rendah daripada zaman sekarang.

Hutan hijau Papua Nugini berhadapan dengan pemandangan yang kontras yaitu gurun pasir di Australia

Akibatnya, banyak spesies burung dan mamalia yang ditemukan di Pulau Papua memiliki pranala genetik yang dekat dengan spesies yang berpadanan di Australia. Satu fitur yang berharga bagi kedua-dua daratan ini adalah kehadiran beberapa spesies mamalia marsupial, termasuk beberapa kangguru dan possum, yang tidak ada di tempat lain.
Banyak pulau lainnya di wilayah Papua Nugini, termasuk Britania Baru, Irlandia Baru, Bougainville, Kepulauan Admiralty, Kepulauan Trobriand, dan Kepulauan Louisiade, tidak pernah terkait dengan Pulau Papua oleh land bridge, dan mereka kekurangan banyak mamalia tanah dan burung yang tak bisa terbang yang lazim ditemui di Pulau Papua dan Australia.
Australia dan Pulau Papua adalah bagian dari adibenua kuno Gondwana, yang mulai terpisah-pisah menjadi benua-benua yang lebih kecil pada zaman kapur, 65-130 juta tahun lalu. Australia pada akhirnya terpisah dari Antarktika pada kira-kira 45 juta tahun lalu. Semua daratan Australasia adalah tempat bagi flora Antarktika, yang diturunkan dari flora Gondwana selatan, termasuk tumbuhan runjung podocarpaceae dan pinus araucaria, dan nothofagus berdaun lebar. Familia tumbuhan ini masih lestari di Papua Nugini.
Karena Lempeng Indo-Australia (yang meliputi anak benua India, Australia, dan lantai Samudera Indonesia di antara kedua-duanya) membujur ke utara, ia bertumbukan dengan Lempeng Eurasia, dan tumbukan kedua-dua lempeng itu menyembulkan Pegunungan Himalaya, kepulauan Indonesia, dan Pegunungan Tengah Pulau Papua. Pegunungan Tengah lebih muda dan lebih tinggi daripada pegunungan di Australia, sehingga ia menjadi gletser khatulistiwa yang langka. Pulau Papua adalah bagian dari zona tropika yang lembap, dan banyak tumbuhan hutan hujan Indomalaya tumbuh lebat melintasi selat-selat yang sempit dari Asia, bercampur dengan flora Australia dan Antarktika.

Gunung Tavurvur di Papua Nugini.

Papua Nugini meliputi sejumlah kawasan ekologi:

• Hutan hujan dataran rendah Kepulauan Admiralty
• Hutan hujan Pegunungan Tengah
• Hutan hujan gunung di Semenanjung Huon
• Hutan hujan Kepulauan Louisiade
• Hutan hujan dataran rendah Britania Baru-Irlandia Baru
• Hutan hujan gunung Britania Baru-Irlandia Baru
• Bakau Papua
• Hutan rawa air segar dan hutan hujan dataran rendah Papua Utara
• Hutan hujan gunung Papua Utara
• Hutan hujan Kepulauan Solomon (termasuk Pulau Bougainville dan Pulau Buka)
• Hutan hujan Papua Selatan
• Hutan rawa air segar Papua Selatan
• Hutan hujan dataran rendah Papua Selatan
• Hutan hujan Kepulauan Trobriand
• Padang rumput Trans Fly
• Padang rumput sub-alpina Pegunungan Tengah

Ekonomi

Port Moresby

Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.
Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.
Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur.^[16] Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% di tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008." ^[17]

] Pertanahan

Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Sifat yang persis dari seisin berupa-rupa dari satu budaya ke budaya lainnya. Banyak penulis yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar peseorangan dan anak-cucunya, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Inilah kepentingan yang mendesak karena masalah pembangunan ekonomi mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antarperusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah seringkali terpicu pada hal-hal apakah perusahaan-perusahaan itu memasuki hubungan ikatan kontrak atas penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Hak milik perseorangan — biasanya tanah — tidak dapat ditentukan atas dasar kehendak; ia hanya dapat diwariskan menurut adat masyarakat secara turun-temurun.

Demografi

Suku Huli dari Provinsi Dataran Tinggi Selatan

Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar di antaranya dikenal sebagai Orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia, nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari empat ribu tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari bagian lain dunia yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina ^[18], Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Pada ambang kemerdekaan Papua pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat (terutama Australia dan Cina) di Papua Nugini.^[19]
Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain, dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili dua belas persen dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar: bahasa Austronesia dan non-Austronesia (atau bahasa Papua). Terdapat tiga bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tok Pisin (umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesian Pidgin), yang memicu banyak perdebatan di Parlemen, banyak informasi kampanye dan iklan yang disajikan, dan sampai baru-baru ini surat kabar nasional, Wantok, diterbitkan. Satu-satunya region di mana bahasa Tok Pisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan Region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga, Hiri Motu. Meskipun terletak di Region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Tok Pisin sebagai bahasa utama, dan bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit, dengan Motu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil. Dengan rata-rata hanya 7.000 bahasa per penutur, Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih besar daripada bahasa bangsa lain di bumi, kecuali Vanuatu.

Kesehatan

Pada tahun 2004, pengeluaran publik senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB.^[20] Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS yang diperumum.^[21] Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok, khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk.^[22]

Agama

Pengadilan dan pemerintah menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan lain yang membatasi hak-hak tersebut, meskipun Sir Arnold Amet, yang pernah menjadi Ketua Majelis Hakim Papua Nugini dan seorang pendukung nyata Gereja Pentakosta, sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat Islam di negara ini.
Sensus tahun 2000 menunjukkan 96% penduduk adalah jemaat Gereja Kristen; tetapi, banyak di antaranya yang memadukan keyakinan Kekristenan itu dengan beberapa adat asli pra-Kristen. Persentase sensus yang dimaksud adalah:

• Gereja Katolik Roma (27,0%)
• Gereja Lutheran Injili Papua Nugini (19,5%)
• Gereja Bersatu (11,5%)
• Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (10,0%)
• Gereja Pentakosta (8,6%)
• Aliansi Evangelikal (5,2%)
• Komuni Anglikan Papua Nugini (3,2%)
• Anggota Gereja Tuhan Internasional (2,0%)
• Gereja Baptis (0,5%)
• Gereja-Gereja Kristus (0,4%)
• Saksi-Saksi Yehuwa (0,3%)
• Bala Keselamatan (0,2%)
• Kristen lainnya (8,0%)

Agama minoritas meliputi Baha'i (15.000 orang atau 0,3%), sedangkan pengikut Islam berjumlah kira-kira 1.000-2.000 orang atau 0,04%, (terutama penduduk asing dari Afrika dan Asia Tenggara tetapi ada juga orang Papua Nugini yang pindah agama di kota-kota kecil). Gereja Kristen non-tradisional dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif di negara ini. Dewan Gereja Papua Nugini telah menyatakan bahwa baik penyebar agama Islam maupun Konghucu adalah aktif, dan kegiatan penyebaran agama dari luar negeri pada umumnya tinggi.
Agama tradisional, seperti Korowai, seringkali animisme. Beberapa juga cenderung memiliki unsur penyembahan leluhur, meskipun pada umumnya adalah dugaan yang memberikan keanekaragaman yang ekstrem di masyarakat Melanesia. Adalah lazim di antara suku-suku tradisional berupa keyakinan terhadap masalai, atau roh jahat, yang dipersalahkan sebagai "meracuni" rakyat, menyebabkan malapetaka dan maut, dan praktik Puri Puri di dataran tinggi.^[23][24]