Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan PERMESTA

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI.
Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.
Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang.
Namun apa yang menjadi pertentangan ini, dianggap sebagai sebuah pemberontakanoleh pemerintah pusat yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan dan kemudian dipukul habis dengan pengerahan pasukan militer terbesar yang pernah ter catat di dalam sejarah militer Indonesia

Kabinet PRRI

Kabinet PRRI terdiri dari:

• Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan,
• Mr. Assaat Dt. Mudo sebagai Menteri Dalam Negeri, Dahlan Djambek sempat memegangnya sebelum Mr. Assaat sampai di Padang,
• Maluddin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri,
• Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran,
• Muhammad Sjafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan,
• J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan,
• Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan,
• Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama,
• Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan,
• Ayah Gani Usman sebagai Menteri Sosial,
• Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi setelah Mr. Assaat sampai di Padang

 Pemberontakan PPRI dan Permesta terjadi karena adanya ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan tersebut didukung oleh beberapa panglima militer. 

Selanjutnya mereka membentuk dewan-dewan militer daerah, seperti :

1. Dewan Banteng di Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Achmad Husein (Komandan Resimen Infanteri 4) dibentuk pada 20 Desember 1956
2. Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I (TTI) pada tanggal 22 Desember 1956.
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian.

Sementara itu di Indonesia bagian timur juga terjadi pergolakan. Tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta). Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh. Wilayah gerakannya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk memperlancar gerakannya dinyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer pemberontak.

Untuk meredakan pergolakan di daerah maka pada tanggal 14 September 1957 dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri tokoh-tokoh nasional baik di pusat maupun di daerah. Membicarakan mengenai masalah pemerintahan, masalah daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, serta masalah dwitunggal Soekarno-Hatta. Sebagai tindak lanjut Munas maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang bertempat di Gedung Olah raga Medan Merdeka Selatan Jakarta. Dengan Tujuan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah-daerah. Untuk membantu mengatasi persoalan di lingkungan Angkatan Darat dibentuklah panitia Tujuh, akan tetapi sebelum panitia tujuh mengumumkan hasil pekerjaannya terjadilah peristiwa Cikini.

Peristiwa Cikini ini semakin memperburuk keadaan di Indonesia. Daerah-daerah yang bergejolak semakin menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan melepaskan diri dari pemerintah pusat. Bahkan pada tanggal 9 Januari 1958 diselenggarakan pertemuan di Sumatra Barat yang dihadiri tokoh-tokoh sipil dan militer daerah. Pada 10 Januari 1958 diselenggarakan rapat raksasa di Padang. Dalam pidatonya, Ketua Dewan Banteng, Achmad Husein menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat yang berisi.

1.    Dalam waktu 5 x 24 jam kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden.

2.   Presiden menugaskan kepada Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zaken Kabinet.

3.   Meminta presiden kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

Menanggapi ultimatum tersebut, Sidang Dewan Menteri memutuskan untuk menolaknya dan memecat secara tidak terhormat perwira-perwira TNI-AD yang duduk dalam pimpinan gerakan sparatis, yaitu Letkol Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon. Pada 12 Februari 1958, KSAD A.H Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Kodim Sumatra Tengah dan selanjutnya dikomando langsung oleh KSAD.

Sementara itu pada, 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. Proklamasi PRRI mendapatkan sambutan dari Indonesia bagian Timur. Dalam rapat-rapat raksasa yang dilaksanakan di beberapa daerah Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D. J Somba mengeluarkan pernyataan bahwa sejak tanggal 17 Februari 1958 Kodim Sulawesi Utara dan Tengah (KDMSUT) menyatakan putus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI.

Untuk memulihkan keamanan Negara, pemerintah bersama dengan KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer. Operasi gabungan AD-AL-AU terhadap PRRI ini diberi nama Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Pada tanggal 14 Maret 1958 Pekanbaru berhasil dikuasai. Operasi militer kemudian dikembangkan ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi berhasil direbut kembali. Selanjutnya, pasukan TNI membersihkan daerah-daerah bekas kekuasaan PRRI. Banyak anggota PRRI yang melarikan diri ke hutan-hutan.

Untuk mengatasi pemberontakan PERMESTA, KSAD sebagai Penguasa Perang Pusat memecat Kolonel Somba dan Mayor Runturambi, sedangkan Batalion yang berada di bawah KDMSUT diserahkan kepada Komando Antardaerah Indonesia Timur. Untuk menumpas aksi Permesta, pemerintah melancarkan operasi gabungan yang disebut Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat pada bulan April 1958. Gerakan Permesta diduga mendapat bantuan dari petualang asing terbukti dengan jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope (seorang warganegara Amerika) yang tertembak jatuh di Ambon pada 18 Mei 1958. Pada 29 Mei 1961, Achmad Husein menyerahkan diri. Pada pertengahan tahun 1961 tokoh-tokoh Permesta juga menyerahkan diri.

Pemberontakan PRRI/PERMESTA dan Intervensi Asing di Indonesia

 

 "Amerika Serikat jangan sampai bermain api dengan Indonesia, jangan sampai ketidaktahuan Amerika Serikat menyebabkan meletusnya Perang Dunia III." 

 Pernyataan diatas merupakan pernyataan ancaman dari Presiden Pertama Republik Indonesia "Ir Soekarno" terhadap usaha Amerika Serikat untuk mengintervensi masalah dalam negri Indonesia terkait dengan dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontakan PRRI/PERMESTA. Seperti yang kita ketahui Gerakan PRRI/PERMESTA merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Ir Soekarno. Dalam sejarah umum kita mengetahui bahwa latar belakang pemberontakan tersebut adalah rasa tidak puas dari beberapa daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat sehingga pihak-pihak yang tidak puas tersebut membentuk gerakan untuk menentang pemerintah pusat dimana di wilayah Sumatra bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan di Indonesia Timur bernama Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang kemudia digabungkan menjadi PRRI/PERMESTA. Pergerakan tersebut didukung oleh beberapa tokoh militer Indonesia seperti Letkol Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon dan juga Kolonel D. J Somba. Namun dibalik semua itu, keterlibatan asing dalam usaha pemberontakan jelas sudah terlihat. Amerika Serikat melalui CIA sudah menngintervensi pemberontakan semenjak Oktober 1957 melalui penyaluran dana kepada para pemberontak. Amerika Serikat menggunakan isu anti Komunis untuk mendanai pergerakan PRRI/PERMESTA. Dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontakan PRRI/PERMESTA jelas merupakan salah satu agenda penting CIA untuk menyingkirkan para pemimpin negara-negara dunia ketiga yang memiliki sikap Ultranasionalis dan Patriotik serta menolak dikendalikan oleh pihak asing, dalam hal ini Ir Soekarno memenuhi kriteria tersebut dan pantas untuk digulingkan untuk digantikan oleh pemimpin yang pro dengan kebijakan Amerika Serikat. Bantuan-bantuan Amerika Serikat untuk pemberontak jelas terlihat dari penyelundupan senjata bagi para sepratis PRRI melalui perusahaan minyak Caltex yang berlokasi di wilayah Riau serta pengiriman logistik lewat pesawat udara. Amerika Serikat juga memberikan senjata-senjata berat termasuk pesawat-pesawat udara sehingga pemberontak PRRI dapat membentuk Angkatan Udara sendiri (AUREV/Angkatan Udara Revolusioner). Selain memberikan senjata, Amerika Serikat juga melatih para anggota pemberontak seperti Kolonel Simbolon dan para anggotanya di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di daerah Okinawa, Saipan dan Guam. Pelatiha-pelatihan tersebut berlangsung hingga akhir 1957 sebagai upaya untuk mempersiapkan pemberontak secara militer. Selain mempersiapkan para pemberontak secara militer, Amerika Serikat juga menunjukkan dukungannya secara militer kepada para pemberontak melalui pembentukan "Task Force 75" oleh komandan Armada ke 7 Amerika Serikat yang terdiri atas satu cruiser, dua destroyer dan satu kapal induk (aircraft carrier) berisi 2 batalion marinir. Task Force 75 tersebut bergerak ke Singapura dengan tujuan untuk melakukan pendaratan di wilayah Riau tepatnya Minas dan Duri. Tindakan Amerika Serikat tersebut jelas merupakan intervensi militer dan dapat diartikan sebagai upaya invasi Amerika Serikat terhadap wilayah kedaulatan Indonesia, namun Amerika Serikat saat itu beralasan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dan kepentingannya di Caltex. Pasukan Marinir Amerika Serikat itu rencananya akan didaratkan diwilayah Riau apabila ladang-ladang minyak tersebut dibom oleh pasukan Angkatan Udara Indonesia sebagai upaya untuk memadamkan pemberontakan. Kolonel George Benson, atase militer AS di Jakarta berkata, “The U.S was anxious to have pretext to send marines.” And two battalion of US Marine are, “fully equipped and ready for battle were prepared to be helicoptered within twelve hours notice to the Sumatran oil fields”. Ketika pemberontakan meletus, pihak Indonesia langsung mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Ahmad Yani untuk memadamkan pemberontakan. Ketika pasukan TNI tiba dan berhasil mendesak pasukan pemberontak, Amerika Serikat berpesan kepada para pemberontak PRRI agar sebelum mundur ke Riau, pasukan pemberontak meledakkan kilang-kilang minyak Caltex di Riau agar peristiwa tersebut dapat dijadikan alasan bagi Amerika Serikat untuk mendaratkan pasukan yang sudah disiapkannya (pasukan AS sudah menunggu disekitar perairan Dumai) ke Riau. Pasukan Amerika Serikat tersebut kemudian akan ditugaskan untuk menghantam pasukan TNI pimpinan Ahmad Yani dan kemudian terus mendesak hingga menyerbu Jakarta dan langsung menumbangkan Presiden Soekarno dari tampuk kekuasaannya. Namun rencana tersebut tidak dapat direalisasikan sebab pergerakan TNI sangat cepat dan berhasil menguasai kilang-kilang minyak Caltex di Riau. Keberhasilan TNI itu mengurungkan niat Amerika Serikat untuk mendaratkan pasukannya dan Task Force 75 ditarik mundur ke Filipina. Pada akhirnya pemberontakan PRRI di Sumatra berhasil dipadamkan oleh pasukan TNI dan intervensi asing berhasil di cegah. Sementara itu di wilayah Indonesia Timur AUREV milik PERMESTA melakukan pengeboman terhadap Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Selat Makasar, Kendari, Makasar, Ambon, Ternate dan Jailolo (di Halmahera) dan Morotai. Bantuan Amerika Serikat terhadap pemberontak membuat AUREV berjaya di udara. Pangkalan-pangkalan di Bangkok, Singapura, Saigon, Subic dan Clark dan Taiwan menjadi wilayah suplai utama dari Amerika Serikat kepada pasukan pemberontak PRRI/PERMESTA. Pimpinan PERMESTA Kolonel Vence Samual berencana untuk menyerang dan menduduki Jakarta setelah mendapatkan superioritas kekuatan di laut dan udara, namun pada bulan Mei AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) melakukan serangan besar-besaran terhadap posisi pasukan pemberontak ke lapangan terbang Menado, Morotai dan Jailolo, yang dibarengi dengan serbuan darat dan pada tanggl 26 Juni Manado berhasil dikuasai oleh TNI yang mematahkan tulang punggung dari pemberontakan PERMESTA di Indonesia Timur. Intervensi asing di Indonesia selama pemberontakan PRRI/PERMESTA memang sangat terasa, bahkan bisa dikatakan pemberontakan PRRI/PERMESTA merupakan pemberontakan yang secara nyata didukung oleh kekuatan asing. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan semakin jelas ketika pada tanggal 18 Mei 1958 sebuah pesawat pengebom B 29 milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh oleh kesatuan Anti Serangan Udara TNI setelah peswat tersebut membombardir sebuah pasar dan lapangan udara di Ambon. Pilot pesawat tersebut berhasil ditangkap hidup-hidup dan menjadi kunci bagi Indonesia untuk membuktikan keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan yang sedang terjadi. Allan Lawrence Pope merupakan agen CIA yang mengawaki pesawat B 29 yang ditugaskan dalam misi penggulingan Ir Soekarno. Awalnya Amerika Serikat menolak mengakui keterlibatannya, namun pada akhirnya Ir Soekarno berhasil menyekak Amerika Serikat dengan pembuktian melalui dokumen-dokumen yang dibawa Allan Pope yang jelas mengaitkan keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA terhadap upaya pemberontakan di Indonesia. Hal tersebut benar-benar merupakan tamparan keras diwajah negara adikuasa tersebut bahkan Allan Pope dijadikan kartu as bagi Ir Soekarno untuk memeras dan mengancam Amerika Serikat yang pada akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk memberikan bantuan senjata kepada Indonesia. Namun keterlibatan asing dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat. Setidaknya peristiwa di Indonesia tersebut juga menarik perhatian dari negara-negara rival Amerika Serikat dari blok Komunis. Republik Rakyat Cina (RRC) saat itu telah mempersiapkan skuardon-skuardon udaranya serta ribuan tentara regulernya untuk dikirim ke Indonesia. Pihak RRC berencana untuk mengirim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk membantu Indonesia memadamkan pemberontakan PRRI/PERMESTA yang tentunya hal tersebut juga merupakan usaha dari RRC untuk mendekati Indonesia. Namun tawaran RRC untuk mengirim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tersebut ditolak oleh Ir Soekarno. “Kekuatan angkatan perang kami masih mampu menghadapi para pemberontak itu", tegasnya. Ir Soekarno jelas menunjukkan sikap seorang Ultranasionalis sejati, menolak adanya upaya intervensi asing terhadap permasalahan dalam negri Indonesia. Indonesia for Indonesians, masalah Indonesia harus diselesaikan oleh orang Indonesia sendiri kira-kira demikianlah pemikiran Ir Soekarno. Boleh jadi pernyataan Ir Soekarno tersebut memang bukan hanya upaya gengsi semata, tetapi memang karena beliau paham dan yakin akan kekuatan bangsanya sendiri dan hal itu telah dibuktikan dilapangan bahwa tanpa bantuan dari pihak asing sekalipun Pasukan Indonesia (TNI) mampu memadamkan pemberontakan dan memulihkan keamanan dan ketertiban diwilayah basis pemberontak.